PAYAKUMBUH || Kelurahan Padang Tiakar menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Tahun 2026 pada Rabu (7/1/2026) di Kantor Lurah Padang Tiakar. Kegiatan ini menjadi Musrenbang kelurahan ke-2 yang dilaksanakan di Kecamatan Payakumbuh Timur.
Musrenbang tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hj. Hurisna Jamhur, S.Pd, serta Anggota DPRD Kota Payakumbuh Ryan Made Hanesty, SE dan Jen Zuldi, SH, bersama unsur pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga.
Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hj. Hurisna Jamhur, S.Pd menegaskan bahwa Musrenbang kelurahan merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah, karena menjadi pintu masuk aspirasi masyarakat dari tingkat paling bawah.
“Musrenbang ini menjadi dasar kami di DPRD untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Usulan yang disepakati akan kami kawal agar masuk dalam perencanaan pembangunan Kota Payakumbuh Tahun 2026,” ujarnya.
Anggota DPRD Ryan Made Hanesty, SE menyebutkan bahwa sejumlah isu strategis yang dibahas, seperti peningkatan fasilitas Kantor Lurah, penanganan stunting, serta penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
“Program MBG dan penanganan stunting menyentuh langsung kepentingan masyarakat, terutama anak-anak. Ini harus menjadi prioritas yang dikawal bersama,” katanya.
Sementara itu, Anggota DPRD Jen Zuldi, SH menekankan pentingnya sinkronisasi antara usulan kelurahan dengan kemampuan anggaran daerah agar program yang direncanakan dapat direalisasikan secara optimal.
“Perencanaan yang baik harus realistis dan terukur. DPRD akan memastikan agar usulan yang masuk benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Lurah Padang Tiakar menyampaikan bahwa Musrenbang menjadi momentum strategis untuk menyatukan aspirasi warga dengan kebijakan pembangunan pemerintah.
“Kami berharap dukungan DPRD dapat mempercepat realisasi usulan pembangunan yang telah disepakati bersama masyarakat,” ujarnya.
Melalui Musrenbang Kelurahan Padang Tiakar Tahun 2026, pemerintah, DPRD, dan masyarakat berkomitmen membangun perencanaan yang partisipatif, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan warga.(rio)
